nusarayaonline.id – Peresmian sekaligus pelantikan pejabat gubernur di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) menandai sahnya wilayah Indonesia dengan jumlah 37 provinsi. Kemendagri selaku perwakilan pemerintah yang membidangi, secara tegas menyatakan bahwa sejumlah manfaat bakal dirasakan oleh masyarakat terkait kebijakan pemekaran. Khususnya pasca pelantikan pejabat dimana hal tersebut merupakan penanda dimulainya roda pemerintahan di tiga provinsi baru.
Salah satu bidang yang kemudian terimplikasi adalah politik. Adanya provinsi pemekaran menjadikan masing-masing wilayah mendapat jatah empat kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan total sementara 5 provinsi yang ada di Papua, maka akan terdapat 20 senator dari tanah Papua yang duduk di senayan. Jumlah anggota DPR juga akan bertambah seiring dengan diresmikannya tiga provinsi baru tersebut. Kendati demikian, penambahan anggota DPD dan DPR dari tiga provinsi baru belum bisa dilakukan. Sebab, UU Pemilu belum memuat soal keberadaan tiga DOB, Padahal, tahapan Pemilu 2024 sudah mulai berjalan. Sebagai jalan keluar, Pemerintah kini sedang merancang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU Pemilu.
Harapan Terus Membaiknya Keamanan dan Kesejahteraan Papua Pasca Pengesahan Pemekaran
Momentum pelantikan pejabat gubernur tiga DOB menjadi awal dari roda pemerintahan provinsi pemekaran. Menko Polhukam, Mahfud MD menaruh harapan besar terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua agar terus membaik. Dalam mendukung upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyatakan telah membuat “road map” untuk tiga Daerah Otonomi baru guna mempercepat tugas penjabat terkait kesejahteraan masyarakat setempat. Pasalnya, selama ini masih terdapat tantangan yang terus diatasi pemerintah, salah satunya soal pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pegunungan. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, ‘’road map’’ tersebut sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2020, sebagai acuan mempercepat persiapan penyelenggaraan pemerintahan di tiga DOB.
Sementara itu, Komandan Kodim 1702/Jayawijaya, Letkol Cpn Athenius Murip S.H, M.H., menilai bahwa dengan pembentukan tiga DOB di Papua akan mempercepat pembangunan yang berimbas pada kemajuan daerah sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.
Komitmen Pj Gubernur Papua Selatan Fokus Pembangunan SDM
Salah satu orang asli Papua yang kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Selatan adalah Apolo Safanpo. Latar belakangnya yang merupakan akademisi di Universitas Cenderawasih Jayapura memiliki sejumlah misi dan harapan di wilayah yang ditugaskannya. Dalam keterangannya, dirinya berkomitmen mengejar ketertinggalan untuk mensejahterakan masyarakat. Dirinya juga akan berfokus pada pembangunan SDM sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo meliputi pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan seterusnya.
Pesan Kejagung Terhadap Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo
Di sisi lain, wilayah Papua pegunungan yang dipercayakan terhadap mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo mendapat pesan dari Kejaksaan Agung. Melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menyampaikan agar amanah dalam menjalankan tugas baru. Nikolaus merupakan putra terbaik Adhyaksa sehingga dinilai tepat mengampu jabatan sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, disamping juga merupakan orang asli Papua.
Sebelum dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus pernah diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Hubungan Antar lembaga dan Kerja Sama Internasional Kejaksaan Agung, berpangkat golongan Eselon I. Dalam sebuah wawancara podcast, Nikolaus pernah berujar bahwa hal terpenting yang ingin ia bangun di Papua nantinya adalah wawasan kebangsaan, kesadaran hukum lewat penyuluhan hukum. Hal penting lainnya yang akan dijalankannya adalah penyuluhan tentang ekstremisme dan radikalisme agar masyarakat Papua memiliki pandangan luas. Baginya tantangan terberat dalam memimpin provinsinya adalah sumber daya manusia (SDM). Dirinya juga mendorong banyak putra-putri Papua yang menjadi Jaksa, salah satunya mencari lulusan terbaik di perguruan tinggi yang ada di provinsi itu untuk bisa dites dan diterima menjadi jaksa secara baik.
BPS Siapkan Data Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Tiga Provinsi Baru Papua
Dalam upaya menjalankan roda pemerintahan di tiga provinsi baru, sejumlah hal terus dipersiapkan. Diantaranya datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memastikan akan membantu menyiapkan data untuk penduduk dan data pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi Papua. Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H.Carolina menjelaskan bahwa meskipun terdapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di masing-masing kabupaten yang ada di 3 provinsi baru, namun BPS Papua tetap akan menyediakan data untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Papua. Pasalnya, data pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu yang sangat penting bagi 3 provinsi baru di Papua karena menjadi salah satu indikator yang akan digunakan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengalokasi dana tersebut.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
