Papua, nusaraya.online – “Tetapi, sebaliknya, penciptaan DOB justru meningkatkan peluang pengawasan dan efektivitas kerja kelompok masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Setiap peluang korupsi dan abuse of power akan dengan mudah dilihat dan ditindak oleh masyarakat sipil dan penegak hukum,” jelas alumnus Universitas Indonesia itu.
Menurutnya, sosialisasi tentang agenda pembangunan “New Papua” yang melibatkan OAP di garda terdepan harus terus dilakukan dalam rangka melemahkan efek propaganda kelompok separatis dan simpatisannya yang menentang pemekaran.
Implementasi program pembangunan Papua yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi harus benar-benar mempertimbangkan aspek kolaborasi, koordionasi, komunikasi, dan kooperasi di antara semua pihak yang terkait.
Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu tokoh pemekeran Papua asal Kaimana, Ismail Sirfefa yang menyatakan bahwa baik dari perspektif historis dan yuridisnya, upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat sudah sangat bagus.
Sekarang, lanjut dia, tinggal bagaimana mengawal pelaksanaannya di tengah berbagai persoalan yang ada.
“Tujuan pemekaran ialah bisa mewujudkan keadilan pembangunan di Indonesia, yang berimplikasi pada bidang lainnya, seperti bidang ketenagakerjaan,” jelas mantan wakil bupati Kaimana dan dosen aktivis pemberdayaan masyarakat adat tersebut. (dil/jpnn)
Sumber: jpnn.com
