nusarayaonline.id – Di tengah upaya pemerintah melalui KPK melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka kasus korupsi dan gratifikasi, Lukas Enembe melalui pemeriksaan Kesehatan. Terdapat penilaian nyleneh dan halu yang berpihak pada sang tersangka. Sebuah pernyataan kembali muncul dari seorang Benny Wenda yang masih mengaku sebagai pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sekaligus Presiden sementara Papua Barat. Dalam opininya, ia menyebut bahwa Lukas Enembe tak bersalah, dikriminalisasi, serta menuding KPK telah mencari tindak pidana yang sebenarnya tidak ada. Benny juga menyebut bahwa ditetapkannya Lukas Enembe sebagai tersangka karena telah menentang pembentukan kolonial tiga provinsi baru di Papua Barat. Hal ini jelas mengada-ada, karena sang gubernur nyatanya telah menyatakan mendukung pemekaran wilayah Papua.
Bukan kali pertama seorang Benny Wenda membuat pernyataan yang ‘berbeda’ terhadap publik. Entah sebuah kesengajaan atau kebodohan yang secara berulang sengaja dipertontonkan pada khalayak. Opini kontroversial Benny Wenda bisa jadi merupakan upaya untuk memprovokasi masyarakat Papua agar penyidikan terhambat. Di sisi lain, dukungan Benny Wenda kepada sang tersangka menunjukkan adanya kedekatan antara kelompok separatis pro kemerdekaan dengan sang gubernur. Sebuah kepingan puzzle yang perlahan terkumpul menguak tabir permasalahan korupsi di bumi cenderawasih Papua.
Jejak Kehaluan Tokoh Separatis Benny Wenda
Melihat kembali track record seorang Benny Wenda, di benak publik sudah melekat bahwa dirinya merupakan salah satu tokoh separatis yang mengklaim diri memperjuangkan melalui jalur diplomasi di luar negeri. Secara posisi fisik dirinya memang tidak berada di Indonesia. Namun secara kekuasaan dan pengaruh mencoba membawahi keberadaan kelompok separatis di Papua untuk mendorong kemerdekaan dan pelepasan diri dari NKRI.
Selain didukung Vanuatu dan merapat ke Spanyol, Benny Wenda juga diketahui pernah hadir bersama International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dalam sebuah acara forum di Parlemen Inggris pada 14 Juni 2022 lalu. Dirinya secara lantang menyerukan kunjungan PBB ke Papua untuk selidiki pelanggaran HAM. Keterangan pemerintah Indonesia kepada dunia atas perlindungan HAM di Papua disebut sebagai hal bohong karena telah terjadi pendudukan militer Indonesia. Orang Papua diklaim menjadi pengungsi di negara sendiri, seperti di Nduga, Intan Jaya, Maybrat, dan Oksibil. Di Indonesia juga tidak terdapat hak berekspresi, adanya seruan kebebasan hanya berujung pada dakwaan pengkhianatan sebagai tahanan politik.
Maksud hati mencari dukungan dan simpati dari dunia internasional melalui jalur Parlemen Inggris, namun sepertinya seorang Benny Wenda lupa atau tak peduli dengan sikap kelompoknya dan kaitannya dengan kondisi di Papua sebagai dampak dari ulah teman-temannya sendiri. Benny Wenda juga diketahui bermasalah dengan internal organisasi yang diklaim dipimpinnya. Selain konflik internal antara dirinya dengan salah satu organisasi yang dinaungi ULMWP bernama West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Benny Wenda juga dianggap hanya menumpang hidup oleh pimpinan kelompok separatis Nduga, Egianus Kogoya. Keberadaan Benny Wenda secara tegas disebut hanya menumpang hidup dari aksi-aksi teror kelompok separatis dan teroris di Papua.
Apa yang bisa diharapkan dari seorang Benny Wenda yang kerap melakukan kesalahan dan sudah tak lagi dipercaya oleh organisasi dan lingkungan sekitarnya. Pernyataan menanggapi Lukas Enembe tidak bersalah dalam kasus yang menimpanya justru menjadi hal blunder bagi sang gubernur yang saat ini terus dituntut mundur oleh publik. Publik justru mendapat fakta baru adanya dukungan dari pihak kelompok separatis terhadap Lukas Enembe yang seharusnya tidak terjadi. Terlebih track record seorang Benny Wenda banyak berujung tidak benar daripada kejadian sesungguhnya.
Dorongan Publik Agar Pemerintah Bersikap Tegas dalam Kasus Lukas Enembe
Semakin hari, respon terhadap kasus Lukas Enembe kiat menguat. Mayoritas pihak-pihak yang merespon meminta pemerintah agar bersikap tegas terhadap sang gubernur petahana. Direktur Eksekutif The Jokowi Center, Teuku Neta Firdaus mengatakan bahwa sejumlah suku di Papua meminta pemerintah pusat melalui Kemendagri segera menetapkan pelaksana (Plt) Gubernur Papua. Keinginan tersebut disampaikan melalui Gergorius Okoare yang mewakili suku Kamoro dan Amunge di Papua. Penanganan kasus korupsi harusnya menempatkan hukum sebagai panglima, walaupun langit akan runtuh hukum tetap ditegakkan. Menegakkan hukum berarti menyelamatkan Papua dari korupsi yang terus menerus menggerogoti berbagai sendi dan lini kehidupan masyarakat.
“Perlu dicatat bahwa Lukas Enembe bukan kepala suku besar di Papua. Kami setuju Lukas dijemput paksa. Selama ini, yang menghalangi KPK hanya dari keluarga dan orang-orang dekatnya saja,” pungkasnya.
Salah satu suku yang juga merespon kasus Lukas Enembe adalah Ketua Dewan Adat suku Moi, Nikodemus Yaboisembut. Dalam pernyataannya ia menegaskan bahwa masyarakat yang ada di kediaman Lukas Enembe harus pulang agar rencana pemeriksaan KPK terhadap Lukas Enembe dapat berjalan lancar. masyarakat yang masih berada di kediaman Lukas dapat kembali beraktivitas lagi sehari-hari agar proses hukum dapat berjalan dengan jaminan keamanan dari pihak TNI – Polri. Jika tidak begitu dapat membuat keresahan ditengah masyarakat.
Lukas Enembe selaku gubernur dan pimpinan di Papua harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat Papua dengan mengikuti proses hukum yang berlaku dengan berani dilakukan pemeriksaan KPK. Hal itu penting dilakukan Lukas Enembe agar kondusivitas di wilayah Papua dapat terjaga dengan baik bukannya justru menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat Papua. Dirinya juga setuju dengan adanya desakan dari sejumlah pihak yang menginginkan adanya pejabat sementara yang menggantikan Lukas Enembe agar roda pemerintahan Papua dapat kembali pulih.
Penanganan Kasus Lukas Enembe Menjunjung Tinggi HAM
Meski banyak pihak mendesak agar sang gubernur segera mundur dari jabatannya atau dijemput paksa dari kediamannya, namun KPK memilih tak melakukan hal tersebut. Penyidikan Lukas Enembe tetap dilanjut dengan jalur pemeriksaan Kesehatan. Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan bahwa KPK mengedepankan dan memenuhi hak-hak seorang tersangka, karena bagaimanapun Lukas Enembe telah memberikan baktinya kepada negara.
Adanya pernyataan halu dari Benny Wenda meski dinilai tak berdampak pada sikap publik namun tetap perlu diwaspadai sebagai upaya pihak oposisi untuk memperkeruh kondusifitas Papua. Masyarakat diminta agar bersikap kritis menyaring informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
