Papua, nusarayaonline.id – Ketua Dewan Adat Suku Yewena Yosu Johanes Jonas Mentanaway menegaskan pihaknya tidak mengakui Lukas Enembe sebagai kepala suku besar di Tanah Papua. Hal itu dikarenakan pengukuhan Lukas Enembe sebagai kepala suku besar, ada agenda kepentingan politiknya.
“Di Tanah Papua, masing-masing suku mempunyai kepala suku, beberapa suku dapat duduk bersama dan menunjuk satu orang yang dianggap punya kekuatan, berpengaruh dan kaya untuk diangkat menjadi kepala suku,” kata Johanes.
Dia menuturkan pemilihan gubernur juga dinilai tidak valid karena pada waktu itu masih menggunakan sistem noken, sehingga menguntungkan Lukas Enembe yang terpilih sebagai gubernur Papua.
“Alasan menggunakan sistem noken karena masyarakat Papua masih dianggap belum bisa membaca dan menulis. Beberapa suku sudah tidak setuju dengan sistem tersebut,” Johanes.
Dia juga meminta Lukas Enembe yang terjerat kasus korupsi untuk berjiwa besar dan bertanggung jawab. Dia berharap Lukas mengurung diri dengan perlindungan masyarakat. Pasalnya, hal tersebut dapat mengorbankan masyarakat sekitar. Hal tersebut juga dinilai sebagai upaya menghindar dari hukum. “Semua masyarakat harus patuh hukum negara,” tegasnya.
Dia juga menyatakan usulan agar pemeriksaan Lukas Enembe dilakukan di lapangan adalah salah. Pasalnya, hukum adat juga tidak mengenal hal tersebut. “Dalam aturan adat, pemeriksaan dilakukan di sebuah ruangan peradilan adat,” tuturnya.
“Sementara itu, terkait masyarakat yang berjaga di kediaman Lukas Enembe harus memberikan kesempatan KPK untuk melakukan pemeriksaan, lebih baik pulang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari daripada berdiam di tempat tersebut,” demikian Johanes.
Sumber: beritasatu.com
