nusarayaonline.id – Permasalahan penyalahgunaan uang dan kekuasaan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe masih menjadi sesuatu yang terus disorot publik lantaran tak hanya nilainya yang fantastis namun juga keterlibatan orang-orang di lingkarannya turut membentengi sang gubernur meskipun pemerintah melalui KPK telah berulang kali melakukan panggilan penyidikan.
Sebelumnya, indikasi pengkondisian massa terjadi saat terdapat sejumlah orang yang mengaku simpatisan menggelar aksi unjuk rasa untuk membela sang gubernur. Aksi tersebut digelar saat KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi dan gratifikasi. Sebuah logika yang tak masuk akal dilakukan oleh masyarakat dengan rela turun ke jalan hanya untuk membela seorang pejabat yang korupsi. Tak berhenti disitu, pengkondisian masyarakat juga terjadi ketika rumah mewah sang gubernur yang berada di wilayah Koya Tengah, Distrik Muara Tami Jayapura dijaga oleh sejumlah massa yang berada di sekeliling rumah. Bak petugas keamanan, mereka tak menginginkan sang gubernur sampai dijemput paksa oleh KPK ataupun aparat untuk dilakukan pemeriksaan. Bahkan isu yang beredar, sekelompok orang ini rela mati membela sang gubernur yang sebelumnya memakan uang rakyat untuk setor judi. Kembali terjadi logika yang tak masuk akal, seorang gubernur yang bermasalah justru mendapat dukungan dari masyarakat, kecuali hal tersebut memang dikondisikan dengan nilai yang menjanjikan.
Dalam hal internal pihak Lukas Enembe sendiri, dari hari ke hari terus memberikan keterangan yang bersifat defensif namun terkadang juga blunder. Kumpulan foto CCTV sang gubernur saat berjudi di luar negeri yang sebelumnya telah banyak beredar di dunia maya sempat dibantah oleh tim kuasa hukum, namun beberapa saat kemudian diakui sebagai kebenaran. Lukas Enembe disebut melakukan kegiatan judi untuk sebuah tujuan refeshing. Lalu, ketika pemerintah melalui PPATK yang kemudian melaporkan kepada KPK terkait adanya riwayat setoran uang di meja judi sebesar Rp560 miliar dipertanyakan kepada pihak Lukas Enembe. Hal tersebut sempat dijawab dengan penyanggahan bahwa uang untuk kegiatan refreshing berjudi tak sebanyak yang disebutkan. Namun sejurus kemudian, ketika KPK terus mendesak sumber dana untuk berjudi, tim kuasa hukumnya mengeluarkan pernyataan bahwa Lukas Enembe memiliki tambang emas illegal. Tidak berhenti disini, ketika KPK melakukan panggilan untuk penyidikan, pihak Lukas Enembe justru merencanakan ke Singapura untuk berobat. Hingga saat ini alasan sakit masih menjadi landasan sang gubernur untuk mangkir dari panggilan KPK.
Pengkondisian Sejumlah Tokoh di Papua untuk Dukung Lukas Enembe
Salah satu tokoh yang disebut mendapat aliran dana dari Lukas Enembe agar turut mendukung posisinya saat ini ialah Pendeta Socratez Sofyan Yoman. Pasca penetapan sang gubernur sebagai tersangka, pendeta politik ini memang kerap menuliskan opini yang dimuat di beberapa portal media, salah satunya di normshedpapua.com . Di salah satu tulisannya, ia menyebut bahwa para jenderal berbintang didukung oleh Menko Polhukam dan KPK sedang berperang melawan Lukas Enembe untuk kepentingan konspirasi politik tahun 2024. Menurutnya uang 1 milyar ialah uang pribadi Lukas Enembe yang ada di kamarnya, bukan uang gratifikasi. KPK dan Menko Polhukam menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. KPK juga disebut lembaga yang tidak independen, menjadi alat politik praktis, berperan menjadi alat salah satu partai politik, terutama partai politik yang berkuasa.
Sekilas memang pernyataan tersebut terlihat meyakinkan, terlebih disampaikan oleh salah satu tokoh agama yang juga berpolitik, namun kebenaran atas kalimat-kalimat tersebut perlu mendapat verifikasi melalui sejumlah bukti. Jika tidak, hanyalah musang berbulu domba dengan indikasi agenda yang sedang coba dimainkan untuk melindungi sang gubernur petahana. Salah satunya melalui penggiringan opini publik.
Faktanya kini, setelah terdapat pengakuan dari seorang tokoh Papua, didapatkan informasi bahwa segala tulisan bernada kritis dan cenderung bernada sentimen negatif terhadap pemerintah tersebut merupakan pesanan dari Lukas Enembe. Keberpihakan Sofyan Yoman untuk membela Lukas Enembe disebut hanyalah faktor balas jasa. Munculnya narasi kiriminalisasi dan politisasi juga merupakan upaya penolakan tehadap kasus sang gubernur. Lukas Enembe harusnya bersikap gentle man. Jika dirinya dan pendukungnya merasa tidak bersalah agar dibuktikan di hadapan hukum bukan malah memprovokasi massa untuk melindungi kejahatannya. Lukas Enembe selama ini plesiran keluar negeri tidak pernah mengajak pendukungnya tetapi saat terkena masalah dan sakit kemudian memakai pendukungnya sebagai tameng untuk melindungi dirinya.
Kepada Pendeta Socratez Sofyan Yoman, sebagai tokoh agama yang beberapa kali berpolitik, membela sang gubernur karena faktor politik mungkin masih bisa dimaklumi. Namun untuk urusan hukum janganlah ikut bermain-main jika nantinya tak ingin terkena imbasnya. Ingat, bahwa melindungi tersangka kasus korupsi juga merupakan pelanggaran hukum, pun dalam tinjauan agama pasti anda seharusnya lebih paham.
Mengalirnya Uang Negara untuk Sejumlah Tokoh di Papua Melalui Lukas Enembe
Selain pendeta Socratez Sofyan Yoman, sejumlah tokoh dan organisasi Papua juga disebut menerima uang pemerintah melalui Lukas Enembe. Terdapat suatu hal yang membuat seorang Lukas Enembe akhirnya melakukan tindakan korupsi. Salah satunya kelompok Mathias Wenda dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan West Papua Army (WPA) yang masuk di birokrasi pemerintah kantor Gubernur Papua dibawah kepemimpinan Lukas Enembe. Disebut bahwa orang-orang seperti Simson Jikwa, Edison Wenda dan teman-temannya yang ikut masuk kantor Gubernur kehadirannya hanya menghabiskan uang rakyat yang kemudian menyebabkan sang gubernur menerima imbasnya.
Dalam sebuah pengakuan juga disebut bahwa setiap tahun sebesar Rp20 miliyar keluar dari kantor Gubernur untuk diberikan kepada Markus Haluk, Benny Wenda dan kelompoknya. Mereka disebut menerima uang melalui Pengusaha Adat Papua, yang dikelola oleh Johny Haluk Wamu dan David Haluk. Beberapa aktor tersebut yang harusnya diusut berkaitan dengan perpanjangan kasus yang menimpa Lukas Enembe.
Hidup dari Uang Rakyat Indonesia Namun Menuntut Merdeka dari Indonesia
Sebuah kondisi paradoks telah terbuka, menjadi hal yang memprihatinkan namun begitulah realita yang terjadi. Beberapa tokoh yang disebut sebelumnya merupakan bagian dari tokoh oposisi maupun kelompok separatis yang selalu menuntut pelepasan diri dari Indonesia. Namun di sisi lain, mereka juga menikmati uang rakyat melalui jalur sang gubernur.
Tak hanya berdiri di beberapa negara untuk berasyik di balik meja judi, rupanya sang gubernur juga berdiri di dua kaki. Di depan bertindak sebagai wakil masyarakat, namun di belakang juga bersekongkol dengan kelompok separatis yang kerap meneror masyarakat. Telah terjadi sesuatu pada sosok Lukas Enembe, entah hubungannya dengan kekuasaan, kenyamanan, atau hal lain yang membuat dirinya harus menapak di banyak kaki hingga berkhianat kepada masyarakat dan negara. Penjelasan tersebut harus dapat tersampaikan kepada penyidik KPK.
Menanti Ketegasan Negara untuk Lakukan Jemput Paksa
Pilihan penjemputan paksa sempat menjadi isu akan dilakukan, namun hingga saat ini hal tersebut belum juga terealisasi. Petimbangan kesehatan hingga HAM menjadi dasar yang terus dipertimbangkan.
Mantan Panglima Operasi Papua Merdeka (OPM) Lambert Pekikir mengakui, kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua, Lukas Enembe mendapat banyak sorotan dari masyarakat di bumi cendrawasih. Sangat disayangkan bahwa perbuatan korupsi tersebut dilakukan di tengah banyak warga Papua yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Menurutnya, tindakan tegas Pemerintah dalam melakukan upaya paksa penjemputan terhadap Lukas Enembe, tidak akan berdampak terhadap munculnya gejolak di wilayah Papua secara keseluruhan.
Terkait dugaan adanya dukungan OPM terhadap Lukas Enembe, OPM sejatinya hanya memperjuangkan Papua merdeka. Lain hal, dengan OPM buatan. Karena itu, dirinya meminta agar Pemerintah bersikap tegas kepada Lukas Enembe. Mengimbau kepada sang gubernur untuk patuh terhadap proses hukum. Pasalnya selama ini Lukas Enembe selalu berbicara, berpidato kepada masyarakat Papua untuk menjadi warga negara yang baik. Sehingga kemudian menjadi pertanyaan, sikap Lukas yang menghindar dari proses hukum apakah merupakan bukti menjadi warga negara yang baik atau tidak.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
