Komisioner Tinggi sementara PBB bidang HAM, Nada Al-Nashif, dalam Sidang Dewan HAM yang ke-51 menyinggung kekerasan yang semakin intensif di Papua, termasuk bentrokan antara pasukan keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata yang mengakibatkan korban sipil dan korban jiwa yang tidak diketahui jumlahnya, serta pengungsian internal. Secara khusus, Al-Nashif mengungkit kasus mutilasi warga sipil di Timika pada Agustus 2022 yang melibatkan anggota TNI. PBB secara spesifik menyoroti upaya awal Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki kasus ini, termasuk penangkapan personel militer yang terlibat. Al-Nashif mengatakan pihaknya menuntut pertanggung jawaban dan mendesak penyelidikan yang menyeluruh, tidak memihak, dan independen.
Menanggapi pidato Al-Nashif, perwakilan Indonesia meyakinkan telah mengambil langkah langsung untuk memproses para tersangka kasus mutilasi secara hukum. Disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo secara langsung telah memerintahkan Panglima TNI untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas, dan untuk memproses hukum semua pelaku kejahatan tersebut.
Berdasarkan laporan Panglima TNI Andika Perkasa, dijelaskan sebanyak 9 tersangka telah ditahan, diperiksa, dan menjalani proses hukum. Semua tersangka menghadapi dakwaan berlapis, termasuk dakwaan pembunuhan berencana. Para tersangka menghadapi kemungkinan hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Semua pelaku yang merupakan anggota TNI akan dipecat secara tidak hormat.
Sikap ini telah membuktikan keseriusan pemerintah dalam pengusutan kasus, sekaligus sebagai penegasan komitmen untuk menegakkan HAM di Papua.
Klaim Sepihak Negara Pasifik dan Melanesia terkait Papua
Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) kerap menjadi kesempatan bagi negara Pasifik dan Melanesia, seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon, untuk menyuarakan klaim sepihak mereka seputar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Isu tersebut juga digunakannya untuk mendukung referendum atau pemisahan Papua dari Indonesia.
Menanggapi dinamika tersebut, Pemerintah Indonesia tidak perlu ambil pusing. Terlebih, sudah banyak kemajuan di Papua yang dihadirkan oleh pemerintah sehingga masyarakatnya pun semakin lekat dengan kesejahteraan.
Secara umum, hampir semua anggota PBB mendukung integritas dan kedaulatan negara Indonesia. Hanya saja semua negara boleh mengangkat isu apa saja di dalam forum PBB, karena memang tidak ada larangan. Kepentingan nasional yang berbeda kerap menjadikan forum PBB sebagai wadah debat dan saling tuding antarnegara yang berseberangan. Namun, yang patut disadari dan dipahami oleh masyarakat Indonesia adalah tidak semua pernyataan soal Papua yang dibicarakan di forum PBB berdasarkan bukti dan fakta.
Eskalasi Konflik di Papua Ulah TPNPB
Mengenai peningkatan kekerasan di Papua, Perwakilan RI untuk PBB, WTO dan organisasi lainnya di Jenewa, menggarisbawahi bahwa kekerasan separatis bersenjata, termasuk terhadap warga sipil, telah menyebabkan eskalasi ini dan menjadi hambatan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang telah melakukan tindakan teroris kekerasan terhadap pasukan keamanan Indonesia dan warga sipil selama beberapa dekade, baru-baru ini meningkatkan serangan, menargetkan warga sipil yang mereka tuduh memiliki hubungan dengan pemerintah pusat. Diketahui bahwa pada Juli 2022, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat diduga menembak dan/atau menikam 12 warga sipil serta menewaskan 10 orang (termasuk warga lokal Papua) di Nogolaid, Kabupaten Nduga, Papua. Pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan teror yang tidak manusiawi itu dan berkomitmen membawa pelaku kekejaman ini ke pengadilan.
Perhatian Serius Pemerintah terhadap HAM di Papua
Pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini, menaruh perhatian serius terhadap masalah pelanggaran HAM di Papua maupun Papua Barat. Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali bertandang ke Tanah Papua sebagai bukti perhatian dan komitmen. Presiden Jokowi bermaksud untuk mengenal langsung Papua dan mendengar langsung masalahnya dari para warga setempat. Hal ini dapat menjadi dasar pemikiran bahwa pemerintah akan selalu mengupayakan yang terbaik bagi Papua.
Bila ada dugaan atau kasus pelanggaran HAM, sudah sepantasnya kita menyerahkan serta mempercayakan segala upaya penanganan kepada pihak berwenang yang memang memiliki tugas, kemampuan, dan tanggung jawab atas hal tersebut. Jangan justru memperkeruh keadaan dengan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan pada akhirnya menghambat kelancaran proses penyelesaian kasus.
__
Agus Kosek(Pemerhati Masalah Papua)
