Badan Pengurus Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Mimika Bidang politik, hukum dan HAM menggelar mimbar bebas di di halaman Asrama Mimika, Perumnas I Waena, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (10/8/2022). Mereka bereaksi keras atas kasus pembunuhan serta mutilasi 4 warga Nduga di Timika yang melibatkan enam prajurit TNI. Tampak beberapa pamflet besar terbentang yang salah satunya bertuliskan “RIP HAM di Papua”.
Patut dipahami bahwa adanya satu kejadian di Timika yang melibatkan sejumlah prajurit TNI bukan berarti tidak ada sama sekali bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Papua. Justru sebaliknya, pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat serius memerhatikan serta menjunjung tinggi HAM di Bumi Cenderawasih khususnya terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang telah dibuktikan dengan berbagai program dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan juga kesejahteraan masyarakat Papua. Opini atau tuduhan fiksi yang menyebut matinya HAM di Papua hanya dilakukan oleh kelompok pencari konflik dengan tujuan menjatuhkan citra pemerintah.
Perhatian Serius Pemerintah terhadap Pelanggaran HAM di Papua
Pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini, menaruh perhatian serius terhadap masalah pelanggaran HAM di Papua maupun Papua Barat. Presiden Joko Widodo sudah beberapa kali bertandang ke Papua sebagai bukti perhatian dan komitmen. Presiden Jokowi bermaksud untuk mengenal langsung Papua dan mendengar langsung masalahnya dari para warga setempat.
Instruksi Presiden Jokowi kepada jajarannya terkait kebijakan Papua sangat jelas, di antaranya pembangunan di Papua harus berbasis keunikan setempat dan mendengarkan kebutuhan rakyat Papua. Selain itu, Presiden juga menyoroti penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di wilayah Papua. Namun, perlu disadari ada birokrasi yang bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Kerja-kerja birokrasi perlu dikawal serius agar kebijakan yang diinstruksikan Presiden Jokowi terlaksana dengan baik.
Presiden Jokowi Berkomitmen Tuntaskan Pelanggaran HAM
Penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat memang masih mejadi pekerjaan rumah pemerintah. Namun, Presiden Joko Widodo berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus Paniai Papua. Pemerintah akan mengedepankan prinsip keadilan bagi korban dan terduga pelaku HAM berat.
Penegakan HAM mencakup pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya, terutama masyarakat kelompok rentan. Selain itu, semua warga mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan dari negara.
Lalu, Presiden Jokowi juga memberikan atensi dan meminta kasus pembunuhan dan mutilasi warga di Kabupaten Mimika diusut tuntas. Ia menegaskan, siapa pun yang terlibat dalam kasus mutilasi tersebut harus diproses hukum dengan seadil-adilnya. Bahkan, orang nomor satu di Republik Indonesia itu pun meminta kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk turun dan memastikan penegakan hukum di lingkungan TNI dapat berjalan dengan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Percayakan Penanganan Pelanggaran HAM kepada Perangkat Pemerintah
Papua telah menjadi daerah yang istimewa di dalam negeri ini, sehingga perhatian pemerintah terhadapnya begitu besar baik terkait kemajuan pembangunan infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini dapat menjadi dasar pemikiran bahwa pemerintah akan selalu mengupayakan yang terbaik bagi Papua.
Bila ada dugaan pelanggaran HAM, sudah sepantasnya menyerahkan serta mempercayakan segala upaya penanganannya kepada pihak berwenang yang memang memiliki tugas, kemampuan, dan tanggung jawab terhadap kasus tersebut. Jangan justru memperkeruh keadaan dengan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan pada akhirnya menghambat kelancaran proses penyelesaian pelanggaran HAM tersebut.
__
Agus Kosek(Pemerhati Masalah Papua)
