nusarayaonline.id – Untuk kesekian kalinya, tanah Papua kembali dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka pelaksanaan sejumlah kegiatan kerja. Selasa malam 30 Agustus 2022, Presiden beserta rombongan telah mendarat di bandara Sentani untuk kemudian bermalam di hotel. Keesokanya, dirinya meresmikan Papua Football Academy (PFA) hingga menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan perseorangan. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Papua antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Kunjungan ke-15 Kali di Papua
Berdasarkan keterangan dari Kepala sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menyatakan bahwa kunjungan Presiden Jokowi kali ini ke tanah Papua merupakan kunjungan ke-15 kalinya selama beliau menjabat hampir 2 periode. Di Periode pertama, dirinya berkunjung sebanyak 12 kali. Kemudian memasuki periode kedua, Papua menjadi wilayah pertama yang dikunjungi. Sejak pertama kali berkunjung ke Papua, beliau melihat langsung ketimpangan pembangunan infrastruktur dibanding daerah lain di wilayah Indonesia barat. Karenanya, beliau sejak awal berjanji akan cukup sering berkunjung ke Papua untuk memastikan percepatan pembangunan dilakukan sesuai program yang dibuat. Tercatat, terakhir Presiden Jokowi mengunjungi Papua pada 2 Oktober 2020. Saat itu presiden resmi membuka Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Jayapura, Papua.
Realisasi Kebijakan BLT BBM dimulai dari Papua
Berkaitan dengan program BLT, pemerintah menganggarkan bantuan sosial dengan total Rp 24,17 triliun yang terdiri atas tiga jenis bantuan. Yakni, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp 150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp 12,4 triliun. Bantuan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, sebesar Rp 600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Selain itu, akan dilakukan pembayaran oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2% dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan, dan tambahan perlindungan sosial.
Realisasi pemberian bantuan tersebut dimulai saat Presiden Jokowi melangsungkan kunjungan ke tanah Papua, tepatnya di Kantor Pos Cabang Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu 31 Agustus 2022. Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Tohir. Presiden menjelaskan, pembagian BLT BBM tersebut diberikan kepada 20,6 juta masyarakat penerima manfaat dengan besaran bantuan Rp 150 ribu per orang untuk empat bulan. Bantuan dibayarkan sebesar Rp 300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia. Menurut presiden, BLT diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, apalagi dengan adanya tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.
Peluncuran Papua Football Academy Guna Melahirkan Talenta Berbakat
Masih dalam rangkaian kunjungannya ke tanah Papua, pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi juga meluncurkan Papua Football Academy (PFA) di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura pada Rabu 31 Agustus 2022. PFA merupakan sekolah bagi putra Papua dengan rentang usia 14 – 15 tahun untuk mengasah bakat dalam bidang olahraga khususnya sepak bola.
Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi terbentuknya akademi tersebut guna melahirkan talenta-talenta berbakat sepakbola lainnya dari tanah Papua. Dalam akademi tersebut, anak-anak akan dilatih tentang kedisiplinan dengan latihan rutin yang didampingi para pelatih dengan reputasi yang baik. Anak-anak yang telah masuk dalam PFA merupakan talenta berbakat yang telah melalui serangkaian proses seleksi dengan baik, untuk itu Presiden berharap agar anak-anak dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menimba ilmu sepak bola di PFA.
Pemekaran Tiga DOB Papua Merupakan Aspirasi Permintaan dari Bawah
Menyinggung kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyatakan bahwa adanya pemekaran pembentukan tiga provinsi DOB di Papua merupakan aspirasi permintaan dari bawah. Pemekaran menurut Presiden Jokowi ditujukan untuk memeratakan pembangunan di Bumi Cenderawasih dan meningkatkan jangkauan pelayanan publik seluruh Papua. Berdasarkan UU No.2 Tahun 2021 Otonomi Khusus Papua Pasal 76, bahwa pemekaran daerah memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial-budaya, kesiapan SDM, infrastruktur dasar dan kemampuan ekonomi. Menjadi sebuah hal wajar jika terjadi pro dan kontra terkait pemekaran tiga wilayah baru Papua karena dinamika dari proses demokrasi.
Sejumlah kegiatan lain juga dilaksanakan Presiden dalam kunjungannya ke Papua, antara lain peninjauan rumah sehat Kampung Doyo, Distrik Waibu terkait progress pembangunan 27 unit rumah yang merupakan tempat relokasi korban bencana banjir pada tahun 2019. Presiden beserta rombongan juga memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara simbolis kepada 10 orang perwakilan masyarakat di GOR Toware, Distrik Waibu yang dihadiri sekitar 2.000 orang peserta. Penyerahan NIB di Papua merupakan pertama kalinya di luar pulau Jawa. Sebanyak 61% perekonomian di Indonesia digerakkan oleh UMKM, sedangkan yang baru memiliki NIB 1,8 juta orang. Adapun manfaat dari kepemilikan NIB adalah memudahkan masyarakat untuk berusaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian, penggunaan kredit untuk usaha harap diperhatikan, dan jangan digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk modal usaha dan investasi. Kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif.
Progres Pembahasan RUU Pemekaran Papua Barat Daya
Sementara itu di sisi lain, terkait perkembangan proses pembahasan RUU Pemekaran di wilayah Papua Barat Daya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan penjelasan bahwa pemerintah menyetujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dibahas lebih lanjut. Pemerintah juga mengapresiasi penyampaian hak inisiatif DPR RI yang mengusulkan RUU tersebut. Mendagri menegaskan, pembahasan RUU ini harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua, baik dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Mendagri berharap, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
__
Agus Kosek
(Pemerhati Masalah Papua)
