Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan mulai mengoperasikan Sekolah Rakyat pada Juli 2025 mendatang. Sekolah rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu hingga miskin ekstrem.
Prabowo menargetkan, 200 sekolah rakyat bisa dibangun tahun ini. Namun infrastruktur sekolah rakyat yang siap pakai untuk tahun ajaran baru 2025-2026 ini, baru sekitar 63-64 titik. Meski begitu, jumlah ini melebihi target Prabowo yang semula hanya berencana meresmikan 53 sekolah rakyat sebelum memasuki tahun ajaran baru.
“Sampai dengan 12 Mei kemarin, kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini. Insya Allah pertengahan Juli atau Juli akan sudah dimulai. Sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kemensos, Agus Zainal Arifin saat rapat panja pendidikan daerah bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin, 19 Mei 2025 lalu.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan sekolah rakyat akan dilakukan secara bertahap. Dia menargetkan, setiap tahun bisa membangun 100-200 sekolah berasrama untuk anak kurang mampu dan miskin tersebut.
“Total mungkin berkisar tiap tahun itu 100, 100-200 setiap tahun, selama 3 tahun berturut-turut, sehingga harapannya tiap Kabupaten itu ada 1 sekolah rakyat,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam konferensi pers, Senin, 26 Mei 2025 kemarin.
Pada tahap 1A, sebanyak 63 hingga 64 sekolah ditargetkan selesai paling lambat Juli 2025. Tahap 1B mencakup sekitar 37 sekolah ditargetkan selesai paling lambat Juli hingga Agustus 2026.
Dody menyebutkan, pembangunan tahap I ini bersifat sementara untuk memfasilitasi murid-murid awal, sebelum dipindahkan ke fasilitas permanen di tahap II.
“Karena murid-murid yang masuk sekolah yang dibangun di tahap 1A atau 1B ini di beberapa tempat bersifat temporer. Kenapa temporari? Karena satu sekolah mungkin hanya menampung 50-100 anak gitu,” ujar dia.
Dalam merealisasikan program ini, Kementerian PU menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk pembangunan fisik Sekolah Rakyat. Namun, penyerapannya akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan.
“Untuk sekolah rakyat, APBN dari kami, karena APBN dari kami. Angkanya ini, disiapkan Rp10 triliun, disiapkan sekitar Rp10 triliun total ya, tahap 1 dan tahap 2,” ujar Dody.
Menteri PU menegaskan, dana tersebut tidak akan langsung diserap seluruhnya pada tahun ini. Sebagian besar dari anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat yang dijadwalkan selesai pada Juli 2026.
